ANTV Mendiskreditkan Demo Mahasiswa

Pemerintah menaikkan harga BBM. Mahasiswa pun menggelar aksi demo menolak kebijakan tersebut. ANTV tampak sekali mengambil posisi mendiskreditkan mahasiswa. Hal ini terlihat dari framing berita ANTV. Dalam topik malam 29 Mei 2008, ANTV sangat jelas mendiskreditkan demo yang dilakukan mahasiswa. ANTV menyebut demo mahasiswa anarkis dan merugikan masyarakat banyak. Menurut ANTV seharusnya demo mahasiswa dilakukan secara tertib sehingga dapat menarik simpati rakyat.

ANTV memperkuat penggambaran itu dengan mengutip sumber berita Andi Mallarangeng yang juru bicara presiden, Habibie yang mantan presiden dan Muladi yang Ketua Lemhanas. Sumber berita dari pihak mahasiswa hanya Ketua BEM Teknik Universitas Borobudur yang dikutip saat aksi. Jelas saja, sumber berita mayoritas akan mengatakan demo boleh saja asal jangan anarkis. Bahkan Muladi menyebut mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan konsep.

Framing demikian menunjukkan ANTV memang berusaha mendiskreditkan mahasiswa. ANTV lupa bahwa mahasiswa bukanlah politisi yang sangat memperdulikan popularitas. Mahasiswa selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Mahasiswa tidak akan melakukan demonstrasi jika mereka tidak melihat masyarakat yang begitu menderita. Itulah mengapa mahasiswa hanya bergerak jika pemerintah sudah melakukan ”kekejaman” sedemikian rupa terhadap rakyatnya. Sejarah negeri ini menunjukkan hanya mahasiswa-lah yang bisa benar-benar murni menyuarakan aspirasi rakyat. Meski setelah itu perjuangan mereka dibajak oleh para politisi dan penguasa. Kegagalan reformasi 1998 menunjukkan bagaimana politisi telah membajak perjuangan mahasiswa.

Jadi salah besar jika Muladi menyuruh mahasiswa menyiapkan konsep. Jika mahasiswa juga yang melakukan itu, lalu apa gunanya pemerintah. Apa gunanya birokrat-birokrat yang dibiayai secara mahal menggunakan uang rakyat. Apa gunanya ada Lemhanas yang sekarang dia pimpin. Mahasiswa berfungsi sebagai early warning system yang memberikan alarm bahwa kebijakan pemerintah telah menyengsarakan rakyat.

Keberpihakan ANTV semakin kental dengan penggabungan isu pemberian dana kompensasi kenaikan BBM bagi mahasiswa. ANTV menyebutkan pemerintah telah berniat baik dengan kebijakan BKM itu. ANTV memang memberikan tempat kepada sikap Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menolak kebijakan BKM ini dan menuntut pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan 20%. Tapi ANTV menutup berita dengan pertanyaan ”Pemerintah telah berniat baik, sekarang terserah kepada mahasiswa untuk menghentikan aksinya atau tidak”.

ANTV sengaja ingin mengkonstruksi cerita bahwa jika mahasiswa masih melakukan aksi berarti bukan salah pemerintah lagi. Mahasiswalah yang tidak bisa diajak berdialog, yang ”ndableg” karena tidak melihat niat baik pemerintah ini. ANTV lupa bahwa pemerintah tidak pernah berniat baik memenuhi perintah konstitusi menyediakan anggaran pendidikan 20 %. Jika selama ini pemerintah beralasan tidak memiliki anggaran yang cukup, kenapa sekarang tiba-tiba memiliki uang unuk "disebarkan" begitu saja kepada mahasiswa?

Latar kepemilikan ANTV yang dikuasai oleh Aburizal Bakrie tampaknya menguatkan kenapa ANTV mengambil posisi demikian. Aburizal Bakrie adalah pejabat yang berada dalam pusaran kebijakan kenaikan harga BBM. Redaksi ANTV pasti akan membantah asumsi ini. Mereka pasti terusik jika dikatakan tidak independen. Tapi framing berita ANTV mengatakan demikian. Bukankah berita merupakan cerminan politik sebuah media?