Ketika Bob Woodward di Indonesia (1)

Kasus DKP yang Terang-Benderang

Kasus Dana Departemen Kelautan dan Perikanan (Dana DKP) tiba-tiba bergulir lagi. Pak Amien Rais sudah bermaafan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan tidak mau membuka data yang dia miliki. Tapi ada satu koran dari Amerika yaitu Washington Post yang penasaran terus menyelidiki kasus itu. Mereka tertantang untuk membuktikan benar-tidaknya apakah Presiden SBY jujur ketika mengatakan Munawar Fuad Nuh dan Blora Center bukanlah tim suksesnya. Kedua nama tersebut disinyalir menerima Dana DKP.

Washington Post tampaknya sudah melakukan asessment sebelumnya. Mereka mendapati kenyataan persoalan Dana DKP mungkin tidak melibatkan personal presiden secara langsung. Berbeda dengan Amien Rais yang menerima secara langsung dari tangan Rokhmin Dahuri sebesar 200 juta rupiah. Jadi secara hukum pidana, susah menjerat Presiden SBY dalam kasus ini. Pengacara-pengacara yang lihai soal menafsirkan dan mengakali pasal pasti sudah menyiapkan sederet argumen untuk melepaskan presiden dari jerat hukum.

Koran Amerika itu juga tahu, kondisi hukum di Indonesia seperti ini, hampir mustahil mengajukan presiden ke muka hukum. Apalagi presiden yang masih menjabat. Wong yang sudah mantan dan sakit-sakitan saja tidak pernah bisa diadili kok. Makanya, mereka hanya berpikir membuka kasus itu seterang-terangnya sehingga masyarakat Indonesia tahu. Setelah itu, terserah masyarakat Indonesia sendiri menilainya seperti apa. Toh yang punya pemimpin, orang Indonesia sendiri.

Washington Post nampaknya penasaran dengan sinyalemen bahwa berbagai peristiwa di Indonesia yang tidak pernah jelas. Tak tanggung-tanggung, mereka menerjunkan wartawannya Bob Woodward yang berpengalaman membuka kasus Watergate dengan bantuan “Deep Throat”. Sebagai tes case, Bob Woodward hanya sendirian. Dia tidak ditemani Carl Bernstein, mitranya saat membongkar kebobrokan Presiden Nixon.

Ternyata, Woodward mendapati kasus ini kurang menantang karena sudah sedemikian terang benderang. Untuk membuktikan Presiden SBY jujur atau tidak, cukup hanya dengan membuka kliping koran atau rekaman tayangan TV sebelum dan sesudah Pemilu 2004. Dari situ dia sudah dapat melihat ternyata Presiden SBY sudah tidak jujur. Bagaimana mungkin sang presiden tidak mengakui Blora Center, sementara dia beraktivitas di sana. Woodward membaca salah satu berita yang dia kliping. Berita itu dimuat Kompas.com 23Agustus 2004. Dari berita itu jelas, SBY menggunakan Blora Center sebagai tim kampanyenya. Malah, dia melakukan teleconference segala. Woodward juga melihat berita yang dimuat Tempo Interaktif, 21 Maret 2005. Berita yang ditulis Abdul Manan itu, jelas sekali menyebut Blora Center sebagai campaign manajer-nya SBY.

Woodward, merasa apa lagi yang perlu dibuka dari kasus ini, wong datanya sudah menjadi milik masyarakat kok. Bahkan Majalah Tempo sudah memuat bagaimana hubungan Munawar Fuad Nuh dengan SBY dimana Munawar menjabat staf ahli sosial politik di Tim Sukses SBY. Demikian halnya dengan Blora Center. Justru Woodward merasa heran, mengapa SBY sedemikian beraninya tidak mengakui Munawar Fuad dan Blora Center sebagai tim suksesnya.

Dia akhirnya juga mempertanyakan, apa betul surat kabar di Indonesia tidak mampu memberikan informasi yang menyeluruh tentang suatu peristiwa, seperti yang dituduhkan dalam posting di blog ini. Bukankah surat kabar sudah menunjukkan bagaimana Presiden SBY tidak jujur ketika membantah sinyalemen Amien Rais. Woodward juga yakin masyarakat tahu, kalau presidennya saat konferensi pers itu tidak jujur. Lalu mengapa media masih dituduh tidak terang? Kenapa juga masyarakat hanya diam ketika tahu Presidennya tidak jujur? Apakah ini gaya orang Indonesia menyelesaikan masalahnya? Gaya penyelesaian “Tahu Sama Tahu”.

Di tengah kebingungannya, Woodward teringat salah satu tulisan di Majalah Time saat membahas poligami di Indonesia. Majalah itu menyebutkan perempuan di Indonesia secara hukum tidak bisa menolak poligami. Salah satu sebabnya adalah banyaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Selain hukum positif, hukum adat dan hukum agama juga begitu kuat mengatur kehidupan masyarakat. Bahkan dalam realitasnya hukum adat dan hukum agama jauh lebih kuat ketimbang hukum positif.

Time melanjutkan, tapi jangan berkesimpulan perempuan Indonesia tidak berdaya dan pasrah dengan kondisi itu. Perempuan Indonesia ternyata punya cara sendiri melawan poligami. Mereka menyerang sisi lain dari pelaku poligami. Terutama jika poligami dilakukan tokoh-tokoh terkenal. Aa’ Gym misalnya diserang dari sisi ekonomi. Jamaah Aa’ Gym berkurang drastis. Penampilannya di TV pun jauh menurun. Bahkan di infotainment disebutkan, beberapa unit bisnis Aa’ Gym merumahkan karyawannya.

Woodward berpikir lagi, apakah orang Indonesia punya cara sendiri menghukum presidennya yang telah berbohong. Jangan-jangan seperti inilah pola relasi media dan masyarakat versi Indonesia. Masyarakat tidak pernah meributkan sesuatu yang masih belum jelas benar dihadapannya, meski media sudah mencoba membuka itu seterang mungkin.

Dalam bahasa agamanya, masyarakat masih menganggap ketidakjujuran pemimpin masih dalam kategori samar-samar. Lebih baik mereka menjauhinya. Masyarakat akan ribut ketika media menampilkan perilaku politisi yang jelas-jelas melanggar moral dan etika. Kayak Yahya Zaini ketika video mesumnya bersama Maria Eva beredar. Masyarakat menghukum Yahya Zaini secara sosial hingga dia terpaksa turun dari seluruh jabatannya.

Woodward merasa pusing dalam perjumpaan pertamanya di Indonesia. Dia merasa harus menyusun lagi kerangka berpikirnya soal hubungan media dan masyarakat. Hubungan yang khas Indonesia. Sebagai seorang jurnalis, Woodward merasa tertantang untuk menemukan jawabannya. Itulah mengapa dia mengirim email ke Washington untuk terus di Jakarta.

PS: cerita ini fiksi belaka. Aku hanya ingin bermimpi apa yang kira-kira akan terjadi jika Bob Woodward datang ke Indonesia melakukan investigasi berbagai peristiwa yang ada. Nikmati, petualangan Woodward selanjutnya.

Cangkem Turahe Faisol
Utan Kayu, 19 Juni 2007
16.45 WIB

EN